PALEMBANG – Dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi kelancaran operasional kereta api. Untuk memperkuat hubungan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menyalurkan 13 bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp296 juta.
Bantuan yang disalurkan pada Triwulan III 2026 itu menyasar masyarakat di Kabupaten Lahat, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih.
Kabupaten Lahat mendapat alokasi terbesar, yakni sembilan bantuan senilai Rp254 juta. Sementara Palembang menerima dua bantuan senilai Rp17 juta dan Prabumulih dua bantuan senilai Rp25 juta.
Program tersebut menyasar sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pendidikan, keagamaan, hingga fasilitas umum.
Di Kabupaten Lahat, salah satu bantuan utama berupa satu unit kendaraan motor roda tiga senilai Rp148 juta untuk Dinas Lingkungan Hidup. Kendaraan itu diharapkan memperkuat pelayanan pengangkutan sampah.
KAI juga memberikan dukungan pembangunan dua sumur bor di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, dan Komplek Nipai, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat.
Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, mengatakan kontribusi sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun hubungan positif dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Menurutnya, keberhasilan operasional kereta api tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.
“Keberhasilan operasional KAI membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di sekitar wilayah kerja. Karena itu, kami terus membangun hubungan yang positif melalui kontribusi nyata dan kolaborasi berkelanjutan,” ujar Aida.
Ia menjelaskan, hubungan harmonis dengan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api, keamanan jalur, serta perlindungan aset perusahaan.
Karena itu, KAI juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah diberikan dan mendukung keselamatan perjalanan kereta api.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang telah diberikan serta turut mendukung keselamatan perjalanan kereta api,” katanya.
Di sisi lain, KAI memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perusahaan.
Pelaksanaan program TJSL juga mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025.
Aida menegaskan tidak boleh ada praktik gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran bantuan.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Melalui program TJSL, KAI berharap hubungan dengan masyarakat semakin kuat. Dukungan warga di sekitar wilayah operasional diharapkan turut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perjalanan kereta api.














