PALEMBANG – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, membedah logika realisme politik yang menurutnya menjadi dasar pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini.
Analisis itu disampaikan Teguh di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Dalam paparannya, Teguh menegaskan bahwa setiap pemimpin lahir pada konteks zaman yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil pun tidak bisa dipukul rata.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh.
Ia kemudian membandingkan tantangan yang dihadapi empat pemimpin Indonesia di era berbeda, mulai dari Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie hingga Prabowo.
Menurutnya, pada era Soekarno fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan politik di tengah perang dingin dan dekolonisasi. Sementara Soeharto dihadapkan pada tantangan stabilitas ekonomi serta integrasi nasional pasca 1965. Habibie, kata dia, harus menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter sekaligus mengawal transisi demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” katanya.
Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia menilai situasi global saat ini memperlihatkan melemahnya sistem multilateral yang selama ini dianggap mampu menjamin stabilitas dunia.
Karena itu, menurut dia, Indonesia tidak lagi bisa menggantungkan keamanan dan kepentingan ekonominya pada kekuatan eksternal.
Ia menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan teori realisme politik yang dikembangkan ilmuwan hubungan internasional Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
“Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, Morgenthau memandang politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan, sehingga negara yang gagal menjaga kekuatan nasionalnya akan mudah tersingkir dalam percaturan global.
Sementara Kenneth Waltz, lanjut Teguh, melalui teori realisme struktural menilai sistem internasional bersifat anarkis karena tidak ada otoritas tunggal yang benar-benar mampu melindungi seluruh negara.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” katanya.
Menurut Teguh, logika itulah yang terlihat dalam arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi hingga pertahanan.
Ia menyebut konsep tersebut sebagai inclusive security atau keamanan inklusif.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam,” tegasnya.
Dalam konteks itu, program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat hingga hilirisasi industri dinilai bukan sekadar kebijakan populis atau sosial, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasi nasional menghadapi ketidakpastian global.
Teguh juga mencontohkan keberhasilan China melakukan industrialisasi dan hilirisasi pada awal 2000-an yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.
“Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” ujarnya.
Menutup paparannya, Teguh mengajak para content creator memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan publik yang muncul saat ini.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya. (RIL)
