Prabumulih – Wali Kota Prabumulih H Arlan mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih dalam rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi terkait pelaksanaan program strategis nasional. Kegiatan tersebut digelar di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin, (8/3/2026).
Rakor tersebut sekaligus menjadi forum Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026 tentang Format dan Indikator Laporan Kinerja Program Strategis Nasional.
Kepala Bappeda Kota Prabumulih, Ir Abu Shohib, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setelah sebelumnya Bappeda bersama Inspektorat mengikuti zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, dalam keputusan Mendagri tersebut terdapat sejumlah program strategis nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi.
“Secara keseluruhan terdapat 68 indikator dalam laporan kinerja program strategis nasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah,” jelas Abu Shohib.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Prabumulih telah mengalokasikan sejumlah program dalam APBD untuk mendukung pemenuhan indikator tersebut, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Angka kemiskinan di Kota Prabumulih saat ini memang berada di bawah angka nasional maupun provinsi, namun upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Prabumulih juga terus melakukan pemutakhiran data kemiskinan melalui sistem by name by address yang diperbarui setiap enam bulan sekali, sehingga program bantuan dapat tepat sasaran.
Abu Shohib menjelaskan, dukungan terhadap program nasional juga diwujudkan melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu, serta kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, Pemkot Prabumulih juga mendukung program pembangunan tiga juta rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk dengan kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tertentu.
Terkait ketahanan pangan, Pemkot Prabumulih turut mendukung program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendukung program Sekolah Rakyat, dengan menyiapkan lahan serta tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H Arlan, yang akrab disapa Cak Arlan, mengatakan rapat tersebut sengaja digelar agar seluruh jajaran pemerintah daerah memahami secara langsung paparan yang telah disampaikan Kepala Bappeda.
“Sengaja saya kumpulkan di sini agar semuanya paham apa yang telah dipaparkan Kepala Bappeda tadi,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja secara bersama-sama dan tidak berjalan sendiri dalam menjalankan program pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa penempatan pejabat di lingkungan Pemkot Prabumulih dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.
“Ini merupakan penilaian kinerja. Tidak ada unsur kedekatan dalam menempatkan pejabat,” tegasnya.
Cak Arlan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jajaran pemerintah yang hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari kepala OPD, camat, lurah hingga kepala desa.
“Seluruhnya hadir di sini, termasuk kades, lurah dan camat. Tujuannya agar kita bisa maksimal membantu masyarakat. Jangan bosan melayani masyarakat,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti persoalan sampah yang menurutnya menjadi perhatian Presiden, sehingga seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat diminta menjaga kebersihan Kota Prabumulih.
“Seluruhnya harus menjaga Prabumulih tetap bersih, nyaman dan indah. Saya bisa melihat langsung kinerja kita di lapangan, salah satunya dalam penanggulangan masalah sampah,” katanya.
Selain itu, Cak Arlan menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah membuka sejumlah lahan yang harus dimanfaatkan untuk ditanami padi gogo atau jagung.
“Lahan sudah kita buka, wajib ditanam padi gogo atau jagung,” tegasnya.
Ia juga meminta adanya koordinasi yang kuat antara kepala desa, camat, lurah dan perangkat daerah terkait agar program pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan dapat berjalan secara optimal.
“Program pertanian guna menjaga ketahanan pangan harus benar-benar berjalan secara maksimal,” pungkasnya.
