Palembang – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memprioritaskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di enam kecamatan yang memiliki konsentrasi tinggi hunian tidak layak. Enam wilayah tersebut resmi menjadi fokus utama program penataan hunian tahun 2025.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan, tahun ini sebanyak 1.500 RTLH akan mulai diperbaiki setelah dukungan dari pemerintah pusat dan sektor swasta dipastikan mengalir ke Palembang.
“Kami bersyukur atas dukungan dari pemerintah pusat dan dunia usaha. Ini langkah nyata untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni di Palembang,” ujar Ratu Dewa usai rapat tindak lanjut secara virtual bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Senin (17/11/2025).
Dari 1.500 unit yang dikerjakan tahun ini, 1.000 unit dibiayai langsung oleh Kementerian PKP, sedangkan 500 unit lainnya berasal dari program CSR perusahaan dan swasta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3.067 unit RTLH yang tersebar di Palembang. Dari jumlah tersebut, enam kecamatan ditetapkan sebagai lokus prioritas karena memiliki konsentrasi rumah tidak layak paling tinggi, yaitu:
Kecamatan Gandus
Seberang Ulu 1 (SU 1)
Seberang Ulu 2 (SU 2)
Bukit Kecil
Ilir Barat 1 (IB 1)
Ilir Barat 2 (IB 2)
“Kecamatan-kecamatan ini menjadi prioritas dalam pelaksanaan program bantuan karena tingkat RTLH-nya paling tinggi berdasarkan pemetaan BPS,” tegas Ratu Dewa.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan pada awal Desember 2025. Selain meninjau kawasan RTLH, kunjungan tersebut akan dirangkaikan dengan program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari pendekatan pembangunan holistik.
Untuk 1.500 unit RTLH lainnya yang belum mendapat intervensi, Pemkot Palembang akan membuka sistem lelang terbuka bagi pengembang, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Estimasi biaya perbaikan satu unit rumah dipatok sebesar Rp30 juta.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Ratu Dewa.
Ia berharap program ini tidak hanya memperbaiki kondisi hunian warga berpenghasilan rendah, tetapi juga mengurangi risiko kesehatan akibat rumah yang tidak layak, serta mendorong pemerataan pembangunan terutama di wilayah pinggiran kota.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis kualitas hidup masyarakat Palembang akan semakin baik,” tutupnya. (RILIS)
