PRABUMULIH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna Ke- XVII Masa Persidangan Ke II tentang pengesahan jadwal kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota terhadap LKPJ Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Pembentukan Pansus, yang digelardi Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Selasa (31/03/2026).
Rapat di pimpin langsung Ketua DPRD H Deni Victoria SH MSi, Wakil Ketua I Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom. Acara tersebut juga turut di hadiri Wali Kota Prabumulih H Arlan, Wakil Walikota Prabumulih Franky Nasril S Kom MM, dari jumlah 30 Anggota DPRD hadir sebanyak 24 orang dan di nyatakan qorum.
Turut hadir dalam kesempat itu Sekda Kota Prabumulih, Asisten l, ll dan lll, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Direktur PD Petro Prabu, Direktur RSUD Kota Prabumulih, Direktur PDAM Tirta Kota Prabumulih, Kepala Badan, Kepala Bidan hingga unsur lainnya.
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Melalui pembahasan LKPJ DPRD akan mencermati secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi ke depan pembentukan pansus menjadi langkah strategis agar pembahasan berjalan lebih fokus, mendalam, dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan rapat paripurna untuk pengesahan jadwal pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2025. Jadwalnya sudah kita tetapkan dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar pria yang akrab di sapa DV itu.
Pembahasan akan dilakukan di Tingkat Komisi
Ia menjelaskan, pembahasan LKPJ akan dilakukan di tingkat komisi DPRD dengan melibatkan fraksi-fraksi untuk pendalaman materi. Proses ini ditargetkan berlangsung selama satu bulan sebelum kembali dibawa ke rapat paripurna.
“Pembahasan akan dilakukan di komisi. Target kita kurang lebih satu bulan. Jika sesuai jadwal, pada sekitar 28 April 2026 nanti akan kita paripurnakan kembali untuk penyampaian hasilnya,” jelasnya.
Menurutnya, pembahasan ini penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD juga memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Prabumulih sepanjang tahun 2025 yang dinilai cukup baik. Hal ini sejalan dengan penyampaian Wali Kota Prabumulih, H Arlan, yang menyebutkan bahwa seluruh program kerja telah terlaksana dengan baik serta berhasil meraih sembilan penghargaan di berbagai bidang.
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintah kota. Semoga ke depan bisa terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ungkap Deni Victoria.
Ia berharap, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terjaga demi mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan dimulainya pembahasan LKPJ ini, DPRD berharap seluruh program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara objektif dan komprehensif.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Prabumulih.
“Harapannya, ke depan kita bisa terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat tercapai,” pungkas Deni Victoria.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan atau yang akrab disapa Cak Arlan, dalam nota pengantarnya memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama tahun 2025.
Ia menyebut, capaian kinerja pembangunan daerah mencapai 53,5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,3 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,17 persen.
“Angka pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 4,72 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) turun menjadi 0,353,” jelasnya.
Cak Arlan juga memaparkan berbagai program unggulan yang telah direalisasikan, di antaranya program MBG, bantuan kematian bagi masyarakat, serta pembagian seragam sekolah gratis bagi 32 ribu siswa berupa dua stel pakaian.
Tak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga telah melakukan pengadaan 12 unit ambulans, peningkatan honor Ketua RT/RW, program pembukaan lahan gratis, hingga dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Selain itu, kami juga terus mendorong peningkatan investasi di Kota Prabumulih serta menaikkan insentif bagi guru TPA sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan dan keagamaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Cak Arlan mengungkapkan, selama tahun 2025 Pemerintah Kota Prabumulih juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di berbagai bidang.
“Di antaranya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), indeks harmoni, keaktifan dalam berbagai kompetisi, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari BSB, inovasi pelayanan publik, dan sejumlah penghargaan lainnya,” ungkapnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Cak Arlan juga melaporkan bahwa hingga saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Untuk tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,1 triliun dan belanja daerah juga sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) sebesar Rp 159 miliar. Seluruhnya saat ini masih dalam proses audit BPK RI,” jelasnya.
Ia berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.
Rapat paripurna berlangsung tertib lancar dan hikmad, rapat paripurna menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Prabumulih. (ADV)
